Shock therapy krisis BBM

Oleh Andri Kosasih
Peneliti pada PT Dyandra Promosindo

Di Afrika, cara menangkap monyet dengan dijebak. Tempurung kelapa dilubangi sebesar telapak tangan, di dalamnya diberi buah kesukaan monyet. Tempurung diikat di pohon, ketika monyet mengambil buah, tangan monyet terjebak dan monyet terperangkap.

Cara ini memiliki kemiripan dengan konsolidasi fiskal dengan berutang. Ketika tangan mengambil utang, sulit rasanya mampu membayar kembali. Karena itu pemerintah meletakkan utang sebagai strategi akhir dalam menutupi beban anggaran. Hal yang paling mudah dilakukan adalah menghemat anggaran, privatisasi dan menyebarkan 'beban' ke seluruh sendi ekonomi dengan menarik subsidi BBM.

Masalahnya, reaksi masyarakat pada pelepasan subsidi BBM berbeda-beda. Pelepasan beban subsidi yang menyebar ke seluruh sendi ekonomi mendatangkan kejutan negatif. Sebagian optimistis akan mampu melalui kejutan tersebut. Namun, sebagian lagi justru semakin pesimistis.

Akhirnya, kita menganggukkan kepala sambil membenarkan dalam hati apa yang disampaikan Dorodjatun bahwa ekonomi adalah resource allocation, sedangkan politik adalah resource ownership. Ekonomi bergerak sesuai dengan hukumnya, sedangkan pemerintah punya kuasa untuk mengarahkan hukum tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah hukum alokasi sumber daya searah dengan keinginan penguasa politik? Bagaimana penarikan subsidi BBM memengaruhi keseimbangan pasar? Benarkan golongan kecil diuntungkan?

Simulasi kebijakan

Dengan simulasi Social Accounting Matrix (SAM) terlihat bahwa apabila pemerintah menarik subsidi BBM dan sebagian dikembalikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani, masyarakat golongan rendah desa dan kota, subsidi kesehatan, dan pendidikan maka pendapatan rumah tangga miskin meningkat. Peningkatan pendapatan yang terjadi pada rumah tangga buruh tani sebesar 10,63%, rumah tangga golongan rendah desa sebesar 4,01% dan rumah tangga golongan rendah kota 2,43%.

Sebaliknya, rumah tangga pengusaha tani mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 0,25%, rumah tangga golongan atas perdesaan menurun sebesar 0,11% dan rumah tangga golongan atas perkotaan 0,08%.

Manfaat positif juga dirasakan oleh faktor produksi tenaga kerja dan pemilik modal di semua lini. Dampak negatif dirasakan langsung oleh sektor sekunder seperti industri manufaktur, properti, listrik, gas dan air bersih. Mereka mengalami penurunan produksi sebesar 5,44%. Hal ini mudah dipahami karena sektor tersebut menggunakan energi sebesar 7,9%. Sektor usaha lainnya seperti perbankan, hiburan dan jasa merupakan sektor yang paling rendah terkena dampak.

Muncul pertanyaan, benarkah dengan mengalihkan sebagian subsidi BBM kepada BLT akan mampu mengeluarkan Indonesia dari kemelut kemiskinan? Pendapatan rumah tangga golongan miskin perdesaan rata-rata sekitar Rp451.710, dengan BLT pendapatan mereka menjadi Rp551.710. Jika harga relatif tetap akibat shock ekonomi, kita dapat membenarkan bahwa pencabutan subsidi dan mengalihkannya ke BLT adalah kebijakan yang benar.

Sayangnya, dengan pencabutan tersebut sebesar 30%, harga merangkak menjadi 11%. Artinya program BLT berpengaruh sangat kecil pada daya beli masyarakat miskin. Secara akumulatif benar bahwa BLT adalah program penyelamat tetapi jika ukuran didasarkan pada kepuasan individu maka dengan adanya inflasi, daya beli masyarakat secara individu relatif menurun.

Namun, jika program ini tidak dilaksanakan maka penurunan pendapatan riil yang diderita rumah tangga buruh tani sebesar 4,7%, golongan rendah desa 4,3%, dan golongan rendah kota 4,2%.

Kesadaran bersama

Sekitar enam bulan lalu, kita tidak menyangka akan mengalami krisis. Kondisi ini memaksa kita untuk sadar bahwa akan terjadi lonjakan inflasi yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup. Kesadaran ini penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dibangun atas tindakan rasional.

Sejarah membuktikan bahwa nilai sosial manjur mengangkat Jerman dari krisis minyak bumi 1973-1974. Kaum buruh cepat sadar bahwa naiknya harga minyak berarti meningkatkan inflasi dan turunnya standar hidup. Oleh karena itu kaum buruh tidak menuntut naiknya upah ketika timbul krisis minyak bumi.

Di sisi lain, pemilik modal juga harus memiliki tanggung jawab moral bahwa buruh, bukanlah satu-satunya variable cost dalam produksi. Buruh juga merupakan konsumen yang berdiri pada sisi demand yang pada akhirnya akan memengaruhi besaran volume output yang diciptakan oleh produsen.

Dalam jangka pendek, untuk menutupi dampak sosial akibat kejutan ekonomi,� pemerintah harus terus menyiapkan sistem konsolidasi yang mampu menutup celah kebocoran dan salah sasaran dari program BLT. Persoalannya, bagaimanapun juga BLT bukanlah instrumen permanen yang mampu menyelamatkan rumah tangga miskin dari kemiskinan.

BLT adalah instrumen penyeimbang sementara,� sedangkan krisis BBM bukan masalah ekonomi semata tetapi berkaitan erat dengan faktor politik, sosial dan budaya. Dalam jangka panjang, pemerintah juga harus terus inovatif dalam menciptakan instumen kontrol ekonomi yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan antarsektor terutama sektor pertanian.

Karena bagaimanapun juga, pertanian adalah salah satu sektor penyeimbang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Saya hanya bermimpi, seandainya sektor ini mendapat prioritas, mungkin hari ini kita akan mengalami boom farm, karena krisis energi yang melanda dunia sekarang, terus mendorong harga sektor pertanian. Semoga.